Kerajaan Pagaruyung

1. Sejarah

Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri, meliputi provinsi

Sumatra Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Nama kerajaan ini berasal dari

ibukotanya, yang berada di nagari Pagaruyung. Kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran

dari Majapahit bernama Adityawarman pada tahun 1347. Kerajaan Pagaruyung menjadi

Kesultanan Islam sekitar tahun 1600-an.

Walaupun Adityawarman merupakan pangeran dari Majapahit, ia sebenarnya memiliki darah

Melayu. Dalam sejarahnya, pada tahun 1286, Raja Kertanegara menghadiahkan arca

Amogapacha untuk Kerajaan Darmasraya di Minangkabau. Sebagai imbalan atas pemberian

itu, Raja Darmas Raya memperkenankan dua putrinya, Dara Petak dan Dara Jingga untuk

dibawa dan dipersunting oleh bangsawan Singosari. Dari perkawinan Dara Jingga inilah

kemudian lahir Aditywarman.

Ketika Singosari runtuh, mucul Majapahit. Adityawarman merupakan seorang pejabat di

Majapahit. Suatu ketika, ia dikirim ke Darmasraya sebagai penguasa daerah tersebut. Tapi

kemudian, Adityawarman justru melepaskan diri dari Majapahit. Dalam sebuah prasasti

bertahun 1347, disebutkan bahwa Aditywarman menobatkan diri sebagai raja atas daerah

tersebut. Daerah kekuasaannya disebut Pagaruyung, karena ia memagari daerah tersebut

dengan ruyung pohon kuamang, agar aman dari gangguan pihak luar. Karena itulah, negeri

itu kemudian disebut dengan Pagaruyung.

Kekuasaan raja Pagaruyung sudah sangat lemah pada saat menjelang perang Padri, meskipun

raja masih tetap dihormati. Daerah-daerah di pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh,

sedangkan Inderapura di pesisir selatan praktis menjadi kerajaan merdeka meskipun

resminya masih tunduk pada raja Pagaruyung. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Padri

akibat konflik yang terjadi dan campur tangan kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19.

Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat (Suku Minang).

2.Wilayah Kekuasaan

Wilayah pengaruh politik Pagaruyung dapat dilacak dari pernyataan berbahasa Minang ini:

dari Sikilang Aia Bangih

hingga Taratak Aia Hitam.

Dari Durian Ditakuak Rajo

hingga Sialang Balantak Basi.

Sikilang Aia Bangih adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan

dengan Natal, Sumatera Utara. Taratak Aia Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian Ditakuak

Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir, Sialang Balantak Basi adalah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang.

3. Struktur Pemerintahan

Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari yang merupakan satuan wilayah

otonom. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan, dan mempunyai kewenangan yang luas

dalam memerintah. Misalnya nagari punya kekayaan sendiri dan memiliki pengadilan adat

sendiri. Beberapa buah nagari terkadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar X adalah

persekutuan sepuluh nagari di selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum

penghulu, dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung.

Di daerah darek umumnya nagari-nagari ini diperintah oleh para penghulu, yang mengepalai

masing-masing suku yang berdiam dalam nagari tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku, dan warga nagari mengendalikan pemerintahan melalui para penghulu mereka. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu, setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Di daerah rantau seperti di Pasaman kekuasaan penghulu ini sering berpindah kepada rajaraja

kecil, yang memerintah turun temurun. Di Inderapura raja mengambil gelar sultan.

Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah rantau. Ia boleh membuat peraturan

dan memungut pajak di sana. Daerah-daerah rantau ini adalah Pasaman, Kampar, Rokan,

Indragiri dan Batanghari. Di daerah inti Kerajaan Pagaruyung (di Luhak Nan Tigo) meskipun

tetap dihormati ia hanya bertindak sebagai penengah.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Raja Pagaruyung dibantu oleh dua orang raja lain, Raja

Adat yang berkedudukan di Buo, dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Raja

Adat memutuskan masalah-masalah adat sedangkan Raja Ibadat mengurus masalah-masalah

agama. Bila ada masalah yang tidak selesai barulah dibawa ke Raja Pagaruyung yang disebut

sebagai Raja Alam. Selain kedua raja tadi Raja Alam dibantu pula oleh Basa Ampek Balai, artinya orang besar yang berempat. adalah:

1. Bandaro (bendahara) atau Tuanku Titah yang berkedudukan di Sungai Tarab.

Kedudukannya hampir sama seperti Perdana Menteri. Bendahara ini dapat

dibandingkan dengan jabatan bernama sama di Kesultanan Melaka

2. Makhudum yang berkedudukan di Sumanik. Bertugas memelihara hubungan dengan

rantau dan kerajaan lain.

3. Indomo yang berkedudukan di Saruaso. Bertugas memelihara adat-istiadat

4. Tuan Kadi berkedudukan di Padang Ganting. Bertugas menjaga syariah agama

Tuan Gadang di Batipuh tidak termasuk dalam Basa Ampek Balai, namun derajatnya sama.

Tuan Gadang bertugas sebagai panglima angkatan perang.

Sebagai aparat pemerintah masing-masing Basa Ampek Balai punya daerah-daerah tertentu di mana mereka berhak menagih upeti sekedarnya. Daerah-daerah ini disebut rantau masingmasing.

Bandaro memiliki rantau di Bandar X, rantau Tuan Kadi adalah di VII Koto dekat

Sijunjung, Indomo punya rantau di bagian utara Padang sedangkan Makhudum punya rantau

di Semenanjung Melayu, di daerah pemukiman orang Minangkabau di sana.

Sumber:

· Wikipedia dengan perubahan struktur penulisan

· Buku Minangkabau diterbitkan kerjasama Yayasan Gebu Minang.